Akses Internet adalah Hak Asasi Manusia di Negara Kerala

Akses Internet adalah Hak Asasi Manusia di Negara Kerala. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi ini, internet tentu bukanlah hal baru. Buka hanya di Indonesia, namun juga di seluruh penjuru dunia sepertinya akan “mati gaya” kalau tidak terhubung menggunakan internet. Namun, pernahkah kamu membayangkan ketika akses internet dijadikan sebagai salah satu hak asasi manusia secara legal? Kerala, negara bagian India dengan penduduk mencapai 30 juta jiwa ini telah menyatakan, akses internet sebagai hak asasi manusia. Jadi, jangan heran kalau kamu mendapatkan WiFi gratis di seluruh tempat di Kerala.

Negara bagian yang memiliki penduduk paling melek huruf di India ini pada 18 Maret 2017 telah mendeklarasikan internet sebagai salah satu hak dasar bagi setiap warga negara seperti makanan, air, maupun pendidikan. Menteri pun telah mengumumkan masyarakat yang kurang mampu mendapatkan fasilitas koneksi internet yang berbeda dengan lainnya.

Pemerintah Kerala merasa akses internet semakin esensial bagi kepentingan publik. Ada banyak kebijakan yang dipromosikan berbasis ekonomi non-tunai, e-governance, dan beragam program digitalisasi produk pendidikan maupun arsip penting. Semuanya akan stagnan jika masyarakat sendiri tak mengerti apa itu internet, tak memiliki aksesnya, apalagi cara menggunakannya..

Wacana internet sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) telah beredar sebenarnya sejak lebih dari satu dekade belakangan. Salah satu pihak yang paling vokal adalah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahun 2016 lalu, PBB sudah mengeluarkan sebuah resolusi mengenai akses internet sebagai salah satu dari hak-hak dasar manusia. Harapannya, internet bisa diakses oleh semua orang tanpa pandang gender ataupun negara. Meski banyak yang setuju, resolusi ini belum mendapat persetujuan universal, karena ditolak oleh beberapa negara, seperti: Rusia, Cina, dan Afrika Selatan. Bisa dipahami sih, karena negara seperti Rusia dan Cina yang ketat mengontrol koneksi internet warganya memang akan dirugikan oleh aturan semacam ini.

Kerala mungkin bukan satu-satunya negara yang bisa melihat potensi digital di masa depan, tapi negara ini mampu memberikan langkah kongkrit. Kira-kira mungkin ga yah di Indonesia juga seperti itu?